denger2 Wimax sedang diuji coba di Bandung. Adakah FP-ers yang telah beruntung mencoba teknologi yang baru ini? Dapatkah diberikan review (baik mendalam maupun singkat) tentang implementasinya? Apakah dapat dikatakan bahwa Wimax is 3G killer?
Terima kasih atas bantuannya kepada para suhu FP... Thnx...
willem_gomes
Label editor: (Login untuk dapat memperbaiki Label ini - Lihat history) Accessories CDMA Classic Phones GSM News & Rumors Operators PDA Perbandingan Smart Phones Surat Pembaca Tips & Tricks
Bro, Wimax itu udah merupakan technology wireless paling maju sekarang ini, dengan menggunakan standar 802.16. Wimax bisa digunakan untuk transmisi data sampai dengan 75Mbps sampai dengan jarak 15km.
Otomatis jika dilihat dari kemampuannya, Wimax bisa jadi 3G / HSDPA killer dimana untuk sisi operator WImax akan lebih murah investasinya dibanding 3G dan untuk sisi pelanggan, akses akan lebih cepat.
Masalahnya, 3G/HSDPA bisa diakses via telepon selular , nah untuk wimax, sampai saat ini belum ada hp selular yg mendukung WImax mengingat wimax memiliki range frekuensi operasi yang berbeda dengan GSM/UMTS yaitu di 2.3 , 3.3 , 3.5 Ghz ke atas. So engga ada hp yg menggunakan frekuensi tsb.
baru baca dari detik.... di Tim-Tim (yang dulunya dianaktirikan dalam pembangunan).... setengahnya sudah ter-cover Wimax.......
jadi malu ama mereka.... tinggal di JKT (yg notabene ibukota negara RI/ etalase RI bagi dunia), masih jauh panggang dari api dalam hal penerapan Wimax.....
Mastel: WiMax tak jamin Internet murah 23 Perusahaan ajukan ikut tender
JAKARTA: Kehadiran jaringan WiMax (worldwide interoperability for microwave access) diperkirakan belum mendorong Internet murah, karena operator harus memperhitungkan mahalnya lisensi yang mereka bayar.
Mas Wigrantoro Roes Setiadi, Ketua Masyarakat Telematika Indonesia ( Mastel), mengingatkan perolehan lisensi WiMax dengan biaya yang mahal tidak akan membuat Internet menjadi murah.
Penyelenggara jasa Internet (PJI) yang bermodal terbatas, katanya, mau tidak mau harus menyewa jaringan WiMax ke pemilik lisensi jika ini menggunakan jaringan WiMax untuk askes Internet.
"Tentunya, pemilik jaringan WiMax akan menetapkan biaya sewa yang mahal untuk menutup biaya lisensi tersebut," ujarnya kepada Bisnis pekan lalu.
Dia menilai peluang para PJI bermodal kecil untuk mengikuti lelang WiMax sangat berat, karena mereka dituntut memiliki struktur permodalan yang kuat.
"Ini memang keinginan pemerintah yang meminta agar PJI yang sumber dayanya terbatas mengalah dulu dan bisa bekerja sama memakai jaringan pemenang tender," tuturnya.
Wigrantoro menilai kinerja pemegang lisensi WiMax kurang optimal bila pemerintah tidak memberikan alokasi nomor yang memungkinkan panggilan untuk pelanggan.
"Jika pemerintah mengubah regulasi penomoran, peta telekomunikasi akan berubah dan ini positif bagi operator WiMax," jelasnya.
Menurut dia, siapa pun pemenang lisensi dari 23 peserta yang maju prakualifikasi tender WiMax 2,3 GHz, mereka harus serius menggarap jaringan dan layanan.
Sebelumnya, praktisi broadband wireless access (BWA) IM2 Hermanudin berpendapat harga dasar tender yang sangat tinggi dan bisa berkali lipat apabila lelang sudah digelar menyebabkan penyelenggara WiMax juga harus membangun backbone antarkota, backhaul dalam kota, dan menara yang investasinya cukup besar.
"Penyelenggara WiMax juga wajib memenuhi komitmen pembangunan jaringan hingga ke ibu kota kecamatan di wilayah zona yang dimenanginya," ujarnya.
Menurut dia, jika permodalan peserta kecil, Internet murah akan sulit direalisasikan bahkan dikhawatirkan pemain malah menjadi broker frekuensi.
23 Peserta tender
Sebanyak 23 perusahaan termasuk konsorsium mengajukan penawaran harga pada lelang pita spektrum frekuensi radio 2,3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel WiMax.
Gatot S. Dewa Broto, Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo, menuturkan penurunan calon peserta tersebut lazim seperti pada proses seleksi tender telekomunikasi lainnya. "Sejauh ini, kami memang tidak menentukan target dan kami kira tender ini cukup ketat," ujarnya kepada Bisnis.
Menurut Gatot, 3G, berkurangnya peserta karena di antara calon peserta saling mengikatkan entitas keikutsertaannya dalam bentuk konsorsium seperti ditegaskan dalam penjelasan tender.
Setiap anggota konsorsium WiMax harus merupakan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi yang sudah mendapatkan izin penyelenggaraan yang dimungkinkan sesuai dengan Keputusan Menkominfo No.114/2009.
Iwan Krisnadi, anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonedia (BRTI), berpendapat jumlah peserta menyusut, karena banyak perusahaan yang bergabung menjadi konsorsium. Ada tiga konsorsium yang mengembalikan dokumen seleksi.
"Besaran bid bond yang diajukan para calon peserta sendiri belum diketahui karena dokumen baru di buka Senin [hari ini]," ujarnya kepada Bisnis, pekan lalu.
Sampai Jumat pekan lalu, ke-23 calon yang terdiri dari 5 konsorsium dan 18 perusahaan lainnya telah menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan yang akan dibuka pada 22 Juni 2009 di Ditjen Postel.
Sebelumnya pemerintah menetapkan harga dasar penawaran (reserved price) pita spektrum frekuensi radio 2,3 GHz untuk lebar pita 15 MHz WiMax bervariasi sesuai dengan zona yang menjadi objek seleksi. Total harga dasar penawaran WiMax untuk 15 zona mencapai Rp52,35 miliar atau hanya sepertiga dari harga dasar penawaran tambahan frekuensi 3G. (fita.indah@bisnis.co.id/roni.yunianto@bisnis.co.id)
Oleh Fita Indah Maulani & Roni Yunianto Bisnis Indonesia
100 Juta Euro untuk WiMAX di Irlandia Investasi dilakukan untuk meningkatkan jaringan nirkabel kecepatan tinggi di Irlandia Senin, 22 Juni 2009, 09:15 WIB Muhammad Firman
VIVAnews - Intel, produsen mikrochip terbesar di dunia dan sebuah penyedia layanan broadband di Irlandia berinvestasi sebesar 100 juta euro untuk membangun jaringan nirkabel kecepatan tinggi.
Jaringan baru tersebut, menggunakan teknologi dengan nama WiMax akan mendapat dukungan dari lima perusahaan lokal dan multinasional, serta akan tersedia dalam beberapa bulan ke depan. Konsorsium tersebut menyatakan bahwa jaringan itu nantinya akan dapat menghadirkan kecepatan koneksi 30 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang saat ini dapat dinikmati pelanggan di Irlandia.
Dana sebesar 100 juta euro itu akan digunakan untuk membiayai jaringan infrastruktur telekomunikasi skala nasional. Saat ini, seperti VIVAnews kutip dari Sunday Business Post, 22 Juni 2009, konstruksi jaringan sudah dimulai di Dublin dan Kildare. Layanan sendiri masih dalam tahap uji coba.
Langkah tersebut akan memunculkan keraguan atas program National Broadband Scheme (NBS) yang digerakkan pemerintah yang menyedot dana masyarakat sebesar 200 juta euro. NBS merupakan jaringan broadband untuk kawasan terpencil yang tidak terlayani oleh operator broadband. Meski begitu, skema tersebut hanya menawarkan akses internet pada kecepatan yang lebih rendah dibading klaim yang bisa ditawarkan WiMax.
Di Amerika Serikat, operator Sprint-Nextel telah meluncurkan program investasi sebesar 3,5 miliar euro untuk menghadirkan jaringan telekomunikasi generasi berikutnya. Intel sendiri telah menanam lebih dari 1 miliar euro di seluruh dunia untuk teknologi WiMax, di mana Google, raksasa mesin pencari, juga bertindak sebagai investor.
Sistem serupa juga sedang dikembangkan oleh Telefonica di Spanyol dan Telecom Italia di Italia. Langkah WiMax di Irlandia di atas semakin mulus setelah European Commission menyetujui proposal yang diajukan oleh Commission for Communications Regulation untuk menurunkan harga yang ditetapkan oleh Eircom, salah satu operator telekomunikasi di Irlandia terhadap kompetitor agar dapat mengakses jaringan miliknya.
PESERTA LELANG BWA TINGGAL 23, Harga Frekuensi BWA Rp 45 Juta - Rp 15 M 22/06/2009 13:52:53 WIB Oleh Rizagana JAKARTA, INVESTOR DAILY
Lelang lisensi penyelenggara internet nirkabel berkecepatan tinggi (BWA) menyisakan 23 peserta dari semula 73 peserta. Ke-23 peserta itu telah menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan (termasuk bid bond). Hari ini, dokumen penawaran itu akan dibuka.
Demikian dikatakan Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewa Broto dalam siaran pers, Minggu (21/6).
“Jadwal berikutnya adalah pembukaan dokumen prakualifikasi yang akan dilakukan pada Senin, 22 Juni 2009 di Ditjen Postel Depkominfo,” kata Gatot. Gatot menjelaskan, pada 19 Juni 2009, Tim Pelaksana Seleksi Lelang BWA telah menutup penyerahan kelengkapan persyaratan (untuk pra kualifikasi), termasuk bid bond.
Proses lelang lisensi BWA telah dibuka April lalu. Proses pengambilan dokumen berlangsung pada 29 April hingga 5 Mei 2009. Sebanyak 73 peserta mengambil dokumen lelang, tetapi yang mengembalikannya hanya 23 peserta.
Fenomena penurunan jumlah peserta yang mengembalikan dokumen ini, menurut Gatot, lazim. Hal tersebut juga terjadi saat proses seleksi lisensi 3G, tender pembangunan telepon perdesaan (USO) pada 2007, dan tender sambungan langsung internasional (SLI) serta tender sambungan langsung jarak jauh (SLJJ).
“Pada seleksi (lisensi BWA) ini berkurangnya jumlah peserta yang menyerahkan dokumen juga di antaranya dipengaruhi oleh peluang di antara calon peserta yang saling mengikatkan entitas keikut-sertaannya dalam bentuk konsorsium. Sehingga penurunan jumlah calon peserta ini tidak perlu dipersoalkan,” kata Gatot.
Ke-23 perusahaan calon peserta kualifikasi ini telah menyerahkan kelengkapan dokumen, setelah sebelumnya memperoleh harga dasar penawaran (reserved price) pita frekuensi 2,3 GHz. Frekuensi itu untuk layanan internet nirkabel kecepatan tinggi (wireless broadband). Setiap peserta, bila menang, berhak mendapat pita frekuensi sebanyak 15 MHz pada satu zona dari 15 zona yang disediakan.
Sedangkan mengenai harga dasar penawaran (reserved price) telah diatur dalam Kepmen No 175/2009 tentang Harga Dasar Penawaran (Reserved Price) Pita Spektrum Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband). Harga dasar penawaran ini penting karena Bid Bond yang harus diserahkan oleh ke-23 calon peserta tersebut adalah sebesar fixed 10% dari harga reserved price yang dimasukkan pada 19 Juni 2009. Harga yang telah dimasukkan itu tidak dapat ditambah atau dikurangi pada setiap putaran lelang.
Sebelumnya, juru bicara konsorsium yang dibentuk Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) Heru Nugroho mengatakan, APJII telah membentuk Konsorsium Wimax Indonesia (KWI) untuk mengikuti lelang BWA itu. “Kami sudah putuskan untuk tetap maju pada seluruh zona. Sebanyak 30 ISP maju dengan baju konsorsium,” kata dia.
Heru yakin, KWI bisa bersaing dengan sejumlah operator telekomunikasi besar yang ikut lelang BWA, seperti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Indosat Tbk. Terbuka peluang APJII bersama operator mengelola dalam satu zona yang ditunjuk pemerintah. (*)
Senin, 22/06/2009 16:35 WIB Industri Minta Insentif Broadband Dicairkan Achmad Rouzni Noor II - detikinet
Jakarta - Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin) beserta sejumlah asosiasi terkait teknologi informasi komunikasi (TIK) mendesak pemerintah agar memberikan insentif finansial untuk mendukung pembangunan infrastruktur serat optik jaringan akses pita lebar (broadband).
"Insentif keuangan itu bisa diambil dari dana USO (universal service obligation) yang sejatinya merupakan titipan operator," kata Anindya Bakrie, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Telematika, di acara seminar TIK Kadin di Hotel Ritz Charlton, Jakarta, Senin (22/6/2009).
Alasan Kadin dkk mendesak pencairan stimulus tak lain karena mandeknya sejumlah proyek pembangunan broadband, misalnya saja Palapa Ring yang terkendala krisis ekonomi.
"Padahal, broadband sangat penting jika industri TIK diharapkan tumbuh 10% tahun ini. Broadband itu penting sebagai tulang punggung TIK, namun sayang ketersediannya tak sampai 10%" lanjut Anindya.
Upaya menarik perhatian pemerintah untuk mendapatkan stimulus broadband juga didukung Intel Indonesia Corporation. Menurut produsen chipset komputer ini, stimulus ini penting jika Indonesia ingin bersaing dengan negara lain dalam hal ketersediaan akses informasi sampai ke pelosok desa.
"Oleh karena itu, sangatlah penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan akses terhadap teknologi bagi masyarakat, khususnya dunia pendidikan. Dari 1,3 miliar anak sekolah di dunia, hanya 5% yang memiliki akses terhadap komputer dan internet," tandas Budi Wahyu Jati, Country Manager Intel Indonesia. (rou/faw)
Vendor WiMax dikhawatirkan belum siap Pemenang tender BWA diminta diberi nomor
JAKARTA: Peserta tender broadband wireless access (BWA) atau WiMax (worldwide interoperability for microwave access) mengkhawatirkan ketidaksiapan penyedia perangkat lokal, yang dinilai bisa menghambat penggelaran jaringan.
Ismail Hirawan, Direktur Utama PT Centrin Online Tbk, mengatakan ketika sebuah perusahaan memenangi tender, pembangunan perangkat terhambat akibat tidak siapnya perusahaan lokal menyediakan peranti sementara biaya izin pita spektrum frekuensi radio (IPSFR) sudah dibayarkan.
"Siapa pun pemenang tender akan merasa berat karena sudah membayar IPSFR tahun pertama yang besarnya dua kali harga hasil lelang per blok per zona sementara bisnisnya belum bisa berjalan akibat kendala perangkat," ujarnya kepada Bisnis, kemarin.
Centrin menilai ketentuan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dalam peranti yang akan digunakan masih diragukan keberhasilannya karena perusahaan penyedia peranti lokal masih belum bisa meningkatkan produksinya.
Ismail mendesak pemerintah lebih fleksibel dalam menetapkan ketentuan TKDN peranti WiMax untuk 40% base station (BS) dan 30% subscriber station (SS).
Setelah ditetapkan menjadi pemenang, peserta tender harus membayar up front fee sebesar satu kali harga hasil lelang ditambah dengan biaya hak penyelengaraan (BHP) frekuensi dengan besaran yang sama.
Pemenang yang telah memiliki izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet switched, pembayaran dilakukan setelah izin penyelenggaraan disesuaikan.
Heru Nugroho, juru bicara Konsorsium WiMax Indonesia (KWI) mengatakan pihaknya berharap pemerintah mau bernegosiasi soal TKDN dalam peranti WiMax dengan teknologi 16d yang proses tendernya sedang berjalan.
"Pemerintah harus realistis, jangan kaku, hal ini bisa didiskusikan. Kalau kaku pemenang tender bisa tuntut, sudah bayar tetapi terganggu bisnisnya karena tersandung TKDN pemerintah."
Adapun GM Business Planning Development Indosat M2 Hermanudin menilai pembayaran up front fee dan BHP WiMax sebaiknya dilakukan setelah vendor lokal siap.
Kasus Corbec
Di sisi lain, Sekjen Mastel Mas Wigrantoro Roes Setiadi meminta pemerintah memberikan lisensi WiMax sekaligus penomorannya kepada pemenang tender broadband wireless access (BWA) agar tidak terjadi lagi gugatan seperti yang dilakukan PT Corbec Communication terhadap Menkominfo karena persoalan alokasi nomor.
"Jika gugatan tersebut dimenangkan Corbec, ini preseden positif bagi operator BWA. Peta telekomunikasi Indonesia akan berubah drastis dan ini bagus sekali," ungkapnya.
Namun, lanjutnya, aturan main yang ada belum memungkinkan ke arah sana, sehingga pemerintah sebaiknya segera mengubah regulasi penomoran. (Arif Pitoyo) (fita.indah@bisnis.co.id)
BANDUNG: Departemen Komunikasi dan Informatika tetap menggelar tender BWA (broadband wireless access) atau WiMax (worldwide interoperability for microwave access) meskipun publik masih meragukan kemampuan vendor lokal.
Suhono Harso Supangkat, Staf Khusus Menkominfo, mengungkapkan pihaknya tetap akan menggelar tender WiMax karena sudah molor dari jadwal semula akibat ketidaksiapan vendor lokal.
"Kalau terus ditunggu [kesiapan vendor lokal], kapan jalannya? Tender sudah ditunda hampir 2 tahun, jadi tidak ada alasan lagi [untuk menundanya]. Perkara kesiapan vendor, menurut saya pribadi, itu bisa sambil jalan karena prinsipnya mereka sudah siap," katanya kepada Bisnis di sela-sela E-Indonesia Initiative 2009 di Bandung, kemarin.
Sebelumnya, banyak kalangan termasuk peserta tender yang tergabung dalam konsorsium APJII, mengkhawatirkan ketidaksiapan penyedia perangkat lokal yang nantinya bisa menghambat penggelaran jaringan.
Hal ini terkait hasil ujicoba perangkat WiMax lokal di Puspiptek Serpong beberapa waktu lalu, di mana tingkat cakupan pengguna layanan sangat jauh dari yang ditetapkan WiMax Forum maupun proyeksi bisnis ideal.
Padahal, peserta tender harus membayar izin pita spektrum frekuensi radio (IPSFR) tahun pertama yang besarnya dua kali harga hasil lelang per blok per zona, sementara bisnisnya tidak bisa berjalan baik akibat kendala perangkat tadi.
Tak ada toleransi
Suhono melanjutkan pihaknya optimistis dengan kesiapan vendor lokal, sehingga ketentuan adopsi kandungan lokal WiMax 40% base station (BS) dan 30% subscriber station (SS) bisa terpenuhi.
"Kami harus optimistis dengan kemampuan anak bangsa, apalagi mereka riset sejak lama. Harus dilihat pengalaman di negara lain, industri mereka maju karena diberi kesempatan oleh negara."
Atas alasan itu, Depkominfo mengaku tidak mau terlibat polemik ataupun memberi kebijaksanaan baru yang bersifat memberi toleransi kepada operator pemenang tender dalam penyerapan kandungan lokal.
"Kalau belum apa-apa kami sudah memberi kelonggaran bagi perusahaan-perusahaan, apalagi bicara sanksi, itu sayang. Saya belum berangkat ke Jakarta misalnya, tapi sudah diwanti-wanti macam-macam."
Menurut dia, kebijakan pemerintah selalu mengutamakan kepentingan bersama dengan kerangka kepentingan jangka panjang. Bukan sekadar memenuhi kepentingan segelintir kelompok, tetapi bersifat reaktif.
Oleh karena itu, lanjut dia, tender WiMax diharapkan bisa segera dilakukan Depkominfo demi mengejar target pemberian layanan Internet cepat yang terjangkau kepada masyarakat pada tahun ini juga.
5 Perusahaan bidik WiMax nasional Smart fokus ke layanan CDMA EV-DO
JAKARTA: Lima perusahaan serius mengikuti tender WiMax pita 2,3 GHz di semua zona yang terlihat dari pembayaran bid bond lebih dari nilai minimal, yaitu Rp5,2 miliar.
Iwan Krisnadi, anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), mengungkapkan terdapat peserta tender yang membayar bid bond melebihi dari ketentuan, yaitu sampai Rp10 miliar.
"Peserta yang membayar Rp10 miliar tersebut datang dari konsorsium yang terdiri dari dua perusahaan," ungkapnya kepada Bisnis, kemarin.
Ketentuan awal menyebutkan jumlah maksimal bid bond adalah 10% dari nilai reserved price, yaitu sebesar Rp5,2 miliar.
Di luar perusahaan yang bayar bid bond Rp10 miliar tadi, terdapat empat perusahaan peserta lainnya yang memasukkan bid bond lebih dari Rp5 miliar.
Menurut dia, hal tersebut merupakan bukti terdapat sejumlah peserta tender, yaitu lima perusahaan, yang sangat serius untuk mengikuti tender di semua zona yang digelar.
Panitia tender akan mengumumkan perusahaan yang lolos prakualifikasi Senin pekan depan.
Calon peserta tender harus memenuhi tiga persyaratan utama, yaitu menyerahkan bid bond, memenuhi aturan kepemilikan saham terkait dengan aturan perusahaan lokal, dan asing, serta memegang izin penyelenggaraan telekomunikasi.
Perusahaan dengan kepemilikan asing lebih dari 49% sampai tiga tingkatan tidak bisa mengikuti tender ini kecuali dia perusahaan terbuka. Sesuai dengan UU Pasar Modal, perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dianggap sebagai perusahaan lokal.
Regulator tidak akan memberikan alokasi nomor kepada pemenang tender jaringan WiMax (worldwide interoperability for microwave access) di pita 2,3 GHz.
"Jika kami memberikan alokasi nomor, jumlah operator telekomunikasi akan bertambah dan pada akhirnya memberikan dampak yang besar bagi industri," ujar Heru Sutadi, anggota BRTI.
Smart batal ikut
Sementara itu, operator seluler berbasis code division multiple access (CDMA) Smart Telecom, menurut Iwan, tidak mengembalikan dokumen tender sehingga dipastikan tidak ikut dalam proses selanjutnya.
Ketika dikonfirmasi, Direktur Layanan Korporasi Smart Ubaidilah Fatah mengungkapkan pihaknya memang tidak akan mengikuti tender BWA untuk teknologi fixed atau 16d dan hanya akan fokus pada CDMA Ev-Do rev A dan B.
Smart merupakan perusahaan yang terbentuk melalui Kepmenkominfo No. 88/2006 tentang Aliansi Usaha dan Alokasi Pita antara PT Wireless Indonesia (WIN) dengan Primasel.
WIN merupakan pemegang lisensi jaringan tetap lokal berbasis packet switch tetapi dikembalikan pada 2006 setelah masuknya Grup Sinar Mas.
Komposisi saham perusahaan tersebut 100% merupakan pemodal lokal dan memenuhi persyaratan ikut tender WiMax, yaitu meliputi PT Bali Media Telkom (35%), PT Global Nusa Data (29%), PT Indonesia Mobilindo (2%), PT Inti (0,2%), dan PT Wahana Inti Nusantara (33%).
Dirut Smart Telecom Sutikno Widjaya tidak memberikan tanggapan mengenai tidak adanya saham WIN dan Primasel di entitas baru tersebut. (Arif Pitoyo) (fita.indah@bisnis.co.id)
Tender BWA Diganggu Oknum dan Hacker 01/07/2009 15:32:39 WIB Oleh Rizagana dan Encep Saepudin JAKARTA, INVESTOR DAILY
Proses tender lisensi untuk penyelenggaraan akses internet berkecepatan tinggi nirkabel (BWA) diganggu pihak tertentu yang mengharapkan imbalan uang. Ada yang mengatasnamakan pejabat Ditjen Postel Depkominfo, bahkan ada kekhawatiran lain berupa ancaman dari hacker atau penjahat cyber.
Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewa Broto mengatakan, beberapa hari terakhir ini, ketika proses tender BWA masih berlangsung, tim pelaksana tender BWA dikejutkan dengan informasi bahwa ada oknum yang mengatasnamakan pejabat Ditjen Postel dan Tim Seleksi Tender BWA yang bisa membantu peserta tender untuk memenangi tender. Informasi itu justru datang dari penyelenggara telekomunikasi tertentu.
“Seperti pola lama, modus operandinya menggunakan pola lama dengan memanfaatkan tender USO periode 2007. Pihak-pihak tertentu tersebut ternyata diindikasikan minta imbalan finansial dalam jumlah tertentu. Tindakan tersebut merupakan upaya penipuan,” kata Gatot di Jakarta, Selasa (30/6).
Gatot mengaku, informasi itu diperoleh dari penyelenggaran telekomunikasi. Oleh karena itu, Depkominfo akan memproses informasi itu lebih lanjut untuk mencari tahu pelakunya.
Yakni, dengan cara menelusuri informasi awal itu dari operator dan nama pejabat Ditjen Postel dan Tim Panitia Tender yang disebut-sebut. “Informasi awal itu tentu akan kami proses secara hukum. Tapi maaf, saya tidak bisa menyebutkan, informasi itu datang dari operator mana,” kata Gatot.
Ancaman Hacker
Sementara itu, juru bicara Konsorsium Wimax Indonesia (KWI) Heru Nugroho juga mengkhawatirkan tentang ancaman hacker yang bakal membobol komputer Panitia Lelang BWA Ditjen Postel Depkominfo. “Terus terang kami masih ragu dengan kesiapan tim TI pemerintah. Apakah mereka bisa mencegah kemungkinan ancaman hacker yang mengganggu saat lelang berlangsung,” kata Heru Nugroho.
Berdasarkan pengalaman, jaringan pemerintah selalu dibobol oleh para dedemit dunia maya. Akan tetapi, Heru tidak menyebutkan tragedi mana yang membuat hacker disebut sukses membobol komputer instansi pemerintah.
Dia mengingatkan, kecemasan para peserta lelang masih sebatas wajar. Pertama, baru pertama kali pemerintah menggelar lelang frekuensi secara online sehingga belum tahu kesiapan Depkominfo menghadang aksi dedemit maya itu.
Kedua, kemungkinan para hacker berhasil membobol jaringan sehingga mengganggu jalannya transaksi lelang atau malah membocorkan informasi penting seputar tender BWA itu. Ketiga, kemungkinan perubahan angka penawaran sehingga bisa merugikan pemerintah dan peserta.
Keraguan juga menyelimuti benak Direktur Corporate Services PT Bakrie Telecom Tbk Rakhmat Djunaidi. Apalagi, kata dia, belum ada indikator keberhasilan maupun kegagalan yang bisa dijadikan pelajaran oleh pemerintah untuk mengatasi suatu insiden.
“Ini (lelang secara online) kan yang pertama buat pemerintah. Dan, kita belum tahu bagaimana nanti antisipasinya,” kata dia.
Pada prinsipnya, Bakrie Telecom siap mengikuti proses tender dalam model apa pun yang dilaksanakan pemerintah. Namun begitu, pemerintah juga perlu menjelaskan pada peserta agar peserta tidak dilanda kecemasan yang berlebihan.
Sementara itu, Vice President Public and Marketing Communication PT Telkom Eddy Kurnia menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan tender pada pemerintah. Telkom siap mengikuti prosedur sesuai yang diterangkan pemerintah.
Menanggapi kekhawatiran para peserta tender terhadap ancaman dedemit maya itu, Gatot mengatakan, pihaknya sudah mengantisipasi segala kemungkinan, termasuk peluang dedemit maya membobol komputer Tim Panitia Lelang BWA. “Sebelum kami luncurkan proses lelang ini, kami sudah lakukan simulasi. Mudah-mudahan, proses lelang ini berjalan lancar dan aman,” kata Gatot.
Pihak internal Departemen Kominfo, baik pejabat Ditjen Postel dan Tim Pelaksana Seleksi BWA, sejak awal melakukan pengawasan secara berlapis dan intensif agar prosedur tender BWA ini berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses tender BWA ini diharapkan rampung pada akhir Juli 2009.
Staf Ahli Menkominfo Harso Supono Supangat menjamin lelang melalui online bebas dari insiden. Pemerintah telah menyiapkan segalanya untuk antisipasi yang terburuk sekalipun. “Lho, ini masa kami putuskan begitu saja. Lelang ini tentu sudah kami persiapkan dengan matang,” kata dia.
Sejumlah ahli keamanan teknologi informasi (TI) dilibatkan untuk mencegah aksi dedemit dunia maya. Begitu pula jaringan telekomunikasi sudah dipersiapkan agar tender tidak terganggu dengan kelambatan akses atau insiden lainnya. ***
Telkom-Indosat bakal kuasai WiMax Harga lelang yang tinggi akan beratkan pelanggan
JAKARTA: PT Telkom Tbk diprediksi bersaing dengan PT Indosat Tbk dalam tender BWA (broadband wireless access) atau WiMax (worldwide interoperability for microwave access) cakupan nasional.
Ketua Forum Komunikasi Broadband Wireless Indonesia (FKBWI) Barata Wisnuwardhana mengungkapkan kedua operator besar itu memiliki sumber pendanaan yang tidak terbatas dan memiliki kemampuan jaringan yang luas.
“Indosat, baik melalui induk maupun anak perusahaannya, dapat dipastikan akan mengincar lisensi di kota-kota besar karena kapasitasnya di wilayah itu memang sudah sangat padat,” ungkapnya kemarin.
Berdasarkan data Indosat, pada Februari saja, tingkat akses komunikasi data broadband melalui Indosat M2 mencapai 101 terabytes per minggunya dengan kapasitas terpakai di kota-kota besar sudah melebihi 80% sehingga akses di sejumlah titik pada saat itu sedikit terganggu.
Telkom juga sangat membutuhkan lisensi WiMax tersebut meski Telkomsel, anak usahanya, sudah mendapatkannya secara gratis di wilayah USO (universal service obligation) di lima paket pekerjaan sebesar satu blok.
Barata mengungkapkan paling tidak satu blok nasional akan dikuasai oleh dua operator incumbent tersebut.
Para peserta tender penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet switched dengan teknologi BWA atau WiMax saling mengintip alokasi dana bid sebelum dimulainya lelang ronde pertama hari ini.
Adita Irawati, Division Head Public Relations Indosat, mengatakan pihaknya sudah bersiap maju dalam tender bersama dengan anak perusahaannya PT Indosat Mega Media (IM2).
“Berapa besar bid yang dipersiapkan, angkanya lihat saja besok [hari ini].
Indosat dan IM2 dipastikan maju sendiri-sendiri. IM2 saat ini memiliki rencana strategis sendiri untuk memenangi zona yang mereka minati, sementara Indosat memasukkan bid bond untuk menawar di seluruh zona.
“Strategi perusahaan kami, seperti zona yang dincar dan harga penawaran saat ini masih dalam proses di tingkat Indosat dan akan langsung disampaikan pada saat lelang,” ujar Indar Atmanto, Dirut IM2.
Pemerintah juga telah menetapkan harga dasar penawaran (reserved price) berbeda untuk setiap zona, tergantung dari biaya investasi dan situasi pasar yang ada di setiap daerah. Semakin besar potensinya, semakin tinggi harga dasar penawaran.
Harga penawaran terendah dipatok untuk zona 10 yang mencakup wilayah Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp45 juta serta zona 9 (Papua) sebesar Rp96 juta.
Kedua zona tersebut mencakup wilayah yang baru saja ditenderkan dalam lelang proyek universal service obligation (USO). Banyak pihak memprediksikan kedua zona tersebut sepi penawaran, karena dalam lelang proyek USO saja hampir tidak ada peminat.
Mengincar Jawa
Heru Nugroho, juru bicara Konsorsium WiMax Indonesia, salah satu konsorsium peserta tender menegaskan pihaknya lebih memilih mengundurkan diri jika hanya kawasan timur Indonesia saja yang bisa dimenangkan.
“Harus ada keseimbangan, pemenang zona di kawasan maju juga harus menggarap daerah yang masih harus dirintis. Kawasan timur Indonesia masih kecil permintaannya kecuali Makassar dan Manado.
Konsorsium WiMax Indonesia berencana menawar di semua zona dengan target menang di satu zona yang wilayahnya di Pulau Jawa. Heru menambahkan pihaknya juga berharap harga akhir penawaran tidak mencapai dua kali lipat dari reserved price.
“Kalau sampai dua kali lipat itu sudah terlalu mahal dan akan membebani biaya langganan. Apalagi nilai itu harus dibayarkan setiap tahun sebagai biaya hak penyelenggaraan [BHP],” ujarnya.
Iwan Krisnadi, juru bicara panitia lelang BWA, mengatakan lelang akan berlangsung lebih kompetitif karena dilakukan dalam tiga putaran. Panitia mengharapkan 21 peserta bisa memberikan harga yang rasional, tentu saja di atas reserved price.
Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) itu membantah panitia tender sudah mengantongi calon pemenang tender karena semua peserta memiliki peluang yang sama.
Kabar yang beredar di lingkungan Ditjen Postel, Telkom dan Indosat sudah dipastikan menjadi pemenang tender WiMax. (fita.indah@bisnis.co.id/arif.pitoyo@bisnis.co.id)
Oleh Fita Indah Maulani & Arif Pitoyo Bisnis Indonesia
Kamis, 16/07/2009 18:26 WIB Kalah Tender, Telkom Tetap Gelar Wimax di Jabodetabek Achmad Rouzni Noor II - detikinet
Jakarta - Telkom yang sejatinya mengincar zona Banten dan Jabodetabek, cuma berhasil memenangkan lisensi broadband wireless access (BWA) di zona Jawa Tengah, Papua, Maluku dan Maluku Utara, serta Sulawesi Bagian Utara.
Tak mau kentara kecewa, perusahaan BUMN telekomunikasi ini coba membesarkan hati dengan kekalahan yang diterimanya dalam perebutan pita 2,3 GHz di zona 6 tersebut melawan First Media.
"Kami tak masalah karena kami juga tetap bisa gelar Wimax dengan lisensi BWA yang kami miliki di 3,3 GHz untuk Jabodetabek dan sekitarnya," sergah Dirut Telkom Rinaldi Firmansyah di Grha Cipta Caraka Telkom, Jakarta, Kamis (16/7/2009).
"Tak hanya itu, kami juga punya Speedy dan Telkomsel Flash. Jadi, kalau kalah, sebenarnya nggak terlalu masalah. Harga yang kami tawarkan sudah yang paling rasional," lanjut Rinaldi tanpa mau menyebut nominal harga penawaran sebenarnya..
Chief Information Officer Telkom, Indra Utoyo menuturkan, pihaknya memiliki lebar pita 15 MHz di 3,3 GHz. Dengan pita selebar itu, Telkom mengklaim masih bisa bersaing dengan First Media untuk menawarkan tarif Wimax yang tak kalah bagus kualitasnya dengan tarif yang lebih murah.
"Saat ini kami sedang menggelar tender perangkat jaringannya sesuai TKDN (tingkat kandungan konten dalam negeri). Mudah-mudah akhir tahun sudah bisa roll out. Kalau yang diminta pemerintah, Agustus sudah selesai," pungkas Indra pada detikINET.(rou/ash)
Berca masuki telekomunikasi Harga pita BWA Rp877,28 miliar
JAKARTA: PT Berca Hardayaperkasa menjadi pemenang tunggal WiMax atau Internet pita lebar di 14 blok pita 2,3 Ghz yang menandai perusahaan tersebut memasuki bisnis telekomunikasi.
Perusahaan itu menguasai zona 2 Sumatra bagian tengah, zona 3 Sumatra bagian selatan, zona 8 Bali dan Nusa Tenggara, zona 11 Sulawesi bagian selatan, zona 13 Kalimantan bagian barat, dan zona 14 Kalimantan bagian timur.
Departemen Komunikasi dan Informatika tahun ini akan menerima dana sebesar Rp877,28 miliar dari hasil lelang broadband wireless access (BWA) atau WiMax di 15 zona yang baru berakhir kemarin.
Perusahaan pemenang tender akan menyetorkan up front fee sebesar Rp438,64 miliar dan biaya hak penyelenggaraan (BHP) tahun pertama sebesar Rp438,64 miliar. Dana BHP tersebut akan dibayarkan setiap tahun kepada pemerintah.
Setoran terbesar akan diberikan oleh PT Berca sebesar Rp145,4 miliar yang menguasai enam zona dengan potensi pasar besar dari 15 zona yang ditawarkan dan memenangi masing-masing satu blok di dua zona lainnya.
Pada zona 1 Sumatra bagian utara Berca menang dengan harga penawaran Rp6,6 miliar dan di zona 15 Kepulauan Riau dengan harga penawaran Rp4 miliar.
Setoran terbesar kedua berasal dari PT First Media yang berhasil memenangi zona 4, wilayah Banten, Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi dengan penawaran Rp101,21 miliar untuk satu blok, ditambah satu blok di zona 1 dengan penawaran sebesar Rp7,2 miliar.
Menkominfo Muhammad Nuh menyambut gembira atas kesuksesan penyelenggaraan lelang secara elektronik tersebut.
Harga penawaran atau harga akhir lelang mencapai sembilan kali lipat dari harga dasar di setiap zona yang hanya sebesar Rp52,3 miliar, tuturnya.
Dirut Telkom Rinaldi Firmansyah tidak terlalu kecewa dengan hasil tender WiMax yang menjadikan Telkom tidak dominan.
Itu memang bagian dari strategi kami. Kami sudah memiliki BWA di 3,3 GHz, dan 2,3 GHz di wilayah USO melalui Telkomsel. (Arif Pitoyo) (fita.indah@bisnis.co.id/roni.yunianto@bisnis.co.id)
Oleh Fita Indah Maulani & Roni Yunianto Bisnis Indonesia
JAKARTA: Operator telekomunikasi besar menilai harga lelang pita broadband wireless access (BWA) atau WiMax di frekuensi 2,3 GHz terlalu tinggi dan cenderung tidak masuk akal.
Rakhmat Junaidi, Direktur Corporate Services PT Bakrie Telecom, mengatakan pihaknya bukan tidak berminat terhadap tender BWA di frekuensi 2,3 GHz yang baru selesai pekan lalu, tetapi harga penawaran peserta lain terlalu tinggi.
“Jujur kami cukup terkejut dengan harga penawaran tertinggi yang ditetapkan menjadi pemenang, bukannya tidak berminat, tetapi harga segitu jauh dari rencana bisnis perusahaan,” ujarnya kemarin.
Sebagai contoh di zona 4 yang mencakup Jakarta, Banten, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Pada penawaran ronde ketiga harga dasar masih di kisaran Rp30 miliar, Btel melakukan penawaran tidak jauh dari itu, ternyata pemenangnya menawar Rp101 miliar dan Rp110 miliar.
Mayoritas harga penawaran yang menjadi pemenang di tender lalu tergolong tinggi, apalagi bagi layanan dengan teknologi 16d (nomadic) sehingga menyulitkan operator yang sudah berpengalaman menggelar layanan data menetapkan harga jual sesuai dengan rencana bisnis.
Btel mengungkapkan dalam rencana bisnis sudah dipertimbangkan berapa harga jual yang akan ditawarkan kepada konsumen, daerah mana saja yang dibidik, dan harga lisensi yang masuk akal.
“Kami tidak bisa memberitahukan berapa harga masuk akal menurut Bakrie Telecom, tetapi perlu dicatat juga untuk melayani pelanggan, perusahaan pemenang perlu membangun backbone yang memerlukan investasi juga,” ujarnya.
Bakrie Telecom semula mengincar zona BWA di Pulau Jawa untuk meningkatkan kualitas layanan datanya. Kontribusi layanan data operator telekomunikasi ini masih di bawah 5% dari total pendapatan perusahaan.
Hal senada diungkapkan seorang eksekutif operator incumbent bahwa harga lelang BWA sangat tinggi dan tidak ekonomis sehingga sulit memberikan harga ritel kepada pelanggan.
Hermanudin, General Manager Business Planning & Development IM2, mengatakan pihaknya cukup senang telah berhasil memenangi zona 5 yang meliputi Jawa Barat kecuali Depok, Bogor, dan Bekasi.
“Kami akan menawarkan produk dengan nilai produk yang lebih tinggi tetapi harga lebih rendah dibandingkan dengan layanan serupa yang sudah ada selama ini. Harga ritel dipastikan di bawah harga saat ini,” ujarnya.
Harga terendah layanan data broadband saat ini sekitar Rp500.000 hingga Rp1 juta untuk kecepatan minimum 256 Kbps.
IM2 berencana menawarkan di bawah Rp500.000 dengan kemampuan sama.
Indosat M2 sejauh ini belum berani menjanjikan banyak hal bagi para konsumen di Jawa Barat karena masih ada beberapa hal yang belum pasti, seperti harga perangkat dan ketersediaannya.
Menkominfo: Tarif Internet Dipastikan Turun Makin banyaknya konsumen dan penyedia jasa internet, membuat tarif bakal turun Indra Darmawan, Muhammad Chandrataruna
VIVAnews - Lelang elektronik (e-Auction) Broadband Wireless Access atau dikenal dengan WiMAX baru saja usai dan kini tengah memasuki masa sanggah.
Semakin dekatnya rencana pengerjaan proyek WiMAX, membuat pemerintah haqul-yakin bahwa tarif internet bakal segera turun.
Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh menegaskan hal itu, usai Konferensi Pers INAICTA 2009 di kantornya, Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat 24 Juli 2009. "Saya tak bisa memastikan turunnya berapa persen. Tapi saya yakin tarif internet bergerak turun," kata Nuh optimistis.
Keyakinan Menkominfo bahwa tarif internet turun dalam beberapa waktu mendatang, didasari dengan volume pengguna yang akan semakin massif. "Saya mengandalkan rasionalitas. Jumlah pengguna Internet lah yang paling sederhana. Itu menjadi faktor yang paling mendasar," ujarnya.
Pesatnya pertumbuhan pengguna Internet, menurut Nuh, tentu saja merangsang para penyelenggara jasa Internet berlomba-lomba untuk mengakuisisi pelanggan baru. Caranya, dengan menawarkan tarif yang terjangkau.
"Bila diperhatikan, dewasa ini, semakin banyak bermunculan pemain-pemain baru penyelenggara jasa Internet di Tanah Air. Ini mengindikasikan kompetisi semakin baik dan sehat," ujarnya.
Menurut Nuh, selain teknologi WiMAX, 3G juga bakal menjadi faktor penting yang mendorong turunnya tarif. "Kalau sudah ada 3G dan WiMax, pengguna Internet, terutama ritel, akan menjadi lebih banyak pilihan. Ada 'bis kota', ada 'sepur' (kereta api - red), silahkan pilih mana yang disuka, mana yang bisa dijangkau," kata Nuh.
"Intinya, di sisi penyelenggara, menurunkan tarif Internet didorong biaya operasional dan manajemen yang cukup rendah. Investasinya memang besar di awal, tapi management cost-nya saya kira tak akan sebesar kocek investasi," Nuh menjelaskan.
BWA bakal tumpang-tindih dengan USO APJII: Jaringan Palapa Ring belum diperlukan
JAKARTA: Akses broadband wireless access (BWA) atau WiMax berpotensi bersinggungan dengan layanan universal service obligation (USO) karena menggunakan frekuensi yang sama.
Praktisi BWA dari PT Indosat Mega Media (IM2) Hermanudin mengatakan dalam dokumen tender yang baru selesai pertengahan bulan lalu memang disebutkan pemenang diwajibkan membangun ibu kota kecamatan.
“Ada kemungkinan terjadi overlap atau bertabrakan dengan USO,” ujarnya kepada Bisnis kemarin.
Data dokumen seleksi BWA yang baru selesai digelar 16 Juli lalu memang sangat memungkinkan bagi pemenang tender untuk membangun hingga ibu kota kecamatan. Layanan hingga ibu kota kecamatan ini dikhawatirkan tabrakan dengan USO karena mulai Agustus mendatang pemerintah menggelar tender Internet di 4.300 ibu kota kecamatan se-Indonesia.
Gatot S. Dewa Broto, Kepala Pusat Informasi dan Humas Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) membantah adanya singgungan antara USO dan BWA, keduanya bersifat saling melengkapi.
“Kami sebagai pemerintah hanya menyediakan infrastruktur, banyaknya pilihan di lapangan akan membuat masyarakat diuntungkan karena bisa mencari yang sesuai dengan kebutuhannya,” ujarnya.
Pemenang tender BWA tidak terlepas dari kewajiban membayar USO sama dengan penyedia layanan telekomunikasi lainnya.
Sarwoto Atmosutarno, Dirut Telkomsel -pemenang lima paket USO-, meminta regulator untuk memfasilitasi penyelesaian persinggungan layanan di pita 2,3 GHz dengan operator BWA
Palapa Ring
Terkait dengan Palapa Ring, juru bicara Konsorsium Palapa Ring Rakhmat Junaidi mengatakan layanan serat optik tersebut nantinya tidak akan bersinggungan dengan BWA ataupun USO. “Yang mungkin bersinggungan adalah antara BWA dan USO. Kami di Palapa Ring hanya membangun backbone,” ujarnya.
Ketua Bidang Organisasi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Yadi Heryadi mengungkapkan Palapa Ring bukanlah satu-satunya jawaban ketersediaan infrastruktur di Indonesia.
“Backbone bukan masalah utama yang harus diselesaikan saat ini karena kenyataannya backbone tumbuh seiring dengan tumbuhnya jaringan akses.” ujarnya.
Menurut dia, solusinya adalah memberikan proteksi dan stimulus dengan memberikan 30 Mbps BWA yang bersifat open network kepada PJI.
Bandwidth tersebut perlu dikelola oleh suatu perkumpulan berbadan hukum yang nirlaba dan APJII bisa diberi mandat untuk mengelolanya.
Sampai terakhir proyek USO, penyelenggara jasa Internet hanya dianggap anak bawang, padahal menurut Yadi, penguasaan teknologi IP semuanya selama ini dilakukan dan ada di ISP, adapun kenyataan dunia sudah menuju all IP network, 4G, dan next generation network (NGN).
Terkait dengan tender BWA, APJII menilai pemerintah belum berhasil mewujudkan Internet pita lebar nirkabel bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Menurut asosiasi itu, kebutuhan bandwidth di setiap kecamatan maksimal 300 Mbps-100 Mbps dan masih bisa menggunakan BWA, tidak perlu Palapa Ring. (fita.indah@bisnis.co.id/arif.pitoyo@bisnis.co.id)
Oleh Fita Indah Maulani & Arif Pitoyo Bisnis Indonesia
Isi dan materi iklan di luar tanggung jawab Forumponsel.com.
Hubungi kami jika merasa di rugikan oleh isi dari informasi yang ada di Forumponsel.com.
Forumponsel.com tidak memperkenankan adanya informasi-informasi ilegal didalam forum.
Generated in 57.566 seconds in which 0.337 seconds were spent on a total of 34 queries. Zlib compression disabled.
English
Community Shortcuts
Menemukan balasan yang tidak pantas?
Moderator: 
Thread views: 1215
Screen: 
Flat Mode | 
Create new post in General Discussion
Send PM
All Posts
Add address
Share
Edit
Reply
Quote
Fwd
Watch
Digs
Report
Wiki
Jakarta Timur
South of jakarta 
)